balikpapanstore.id

Signifikansi Pemikiran Politik Barat

Balikpapanstore.id – Sebelum teman-teman lebih jauh lagi membaca,ada baiknya saya akan memberikan beberapa kata kunci yang akan menjadi bahasan saya pada tulisan ini, yang pertama adalah Apa itu pemikiran politik?, kedua, Pemikiran Politik Barat: nature and content, dan yang terakhir adalah Signifikansi dari  pemikiran politik Barat. Berawal dari peninggalan peradaban kuno seperti Romawi dan Yunai, Yahudi dan Kristiani, dan juga masa Islam. Zaman tersebut telah memberikan berbagai macam warisan ilmu yang terus berkembang hingga saat ini. Seperti ilmu filsafat, seni, matematika, astronomi, logika, hukum, kedokteran, politik, sosiologi, dll. Ilmu-ilmu tersebut tidak pernah mati, bahkan terus mengalami perkembangan. Hal tersebut tidak lepas dari kehidupan manusia yang semakin kompleks, kebutuhan akan ilmu itu sendiri terus mengalami peningkatan, yang pada akhirnya banyak ditemukan bentuk dan inovasi baru dari ilmu-ilmu tersebut. Seperti contoh dalam hal pemerintahan, maka kit aakan menemukan banyak sekali bentuk pemerintahan, ataupun dalam ilmu hukum, ada banyak sekali pandangan dan penerapan dari hukum itu sendiri.

Dalam tulisan ini, saya akan membahas mengenai apa, bagaimana, dan seperti apa Politik Pemikiran Barat itu. Pemikiran politik dimulai saat adanya kesadaran untuk memperoleh alternatif pemikiran politik yang sesauai pada masanya. Pemikiran manusia terus tumbuh dari yang sebelumnya hanya memikirkan berbagai macam hal yan sederhana, hingga terus menuju pada pemikiran yang semakin rumit dan kompleks. Bermula dari hanya hidup bercocok tanam, kehdupan tersebut terus mengalami perubahan hingga pada kebutuhan untuk menuju pada pengorganisasian politik dalam bentuk pemerintahan, yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan saat kita berbicara mengenai sistem pemerintahan itu sendiri, juga terus mengalami perkembangan, dari yang sebelumnya adalah bentuk kerajaan, hingga pada penemuan berbagai macam sistem politik yang terus berkembang hingga saat ini. Berbagai perkembangan tersebutlah, yang nantinya akan menjadi dasar dari semakin meratanya perbedaan dan perdebatan mengenai pemikiran politik dari masa Yunani dan berlanjut hingga saat ini.

5 Unsur Dalam Pemikiran Politik

Pada dasarnya, dalam pemikiran politik terdapat 5 hal dasar, Pertama, adalah adanya sebuah proses penjelasan yang terperinci mengenai ide, nilai, dan tawaran untuk mempengaruhi kebijakan. Kedua, Teori politik sejalan dengan struktur politik dan institusi sejalan dengan teori mengenai negara, pembagian power, kerangka kerjasama yang legal berbagai macam bentuk presentatif dam hubungan dengan ilmu sosial lainnya. Ketiga, Filsafat politik dalam hal norma selalu memberikan ruang pertanyaan mengenai besarnya kerangka kerjasama yang di dapatkannya. Keempat, Pemikiran politik merupakan komponen kunci dari disiplin ilmu politik dan memiliki saling keterkaitan pada konsep dasar, alat dan area disiplin. Kelima, Studi perbandingan merupakan bagian yang berbeda dari teori politik yang mengatur dan memperluas perbedaan masyarakat.

Pada dasarnya, pemikiran politik merupakan sebuah gambaran mengenai ide politik dari pemikir filsafat politik. Yang mana, pemikiran tersebut memiliki hubungan dengan politik, negara, dan pemerintahan yang merupakan ekspresi dari pemikir. Pemikiran politik juga dapat berbentuk Sebuah deskripsi, analisa, ekspresi, dan evaluasi dari filsafat filosof yang menjadi tradisi politik, yang mana dapat terus diakumulasikan dan dilihat dari apa yang berganti dan apa yang terus berlanjut dalam hal proses politik. Pemikiran politik mencoba untuk mengidentifikasi nilai dan norma dan menjadikanya sebagai bagian dari trend politik. Hal yang terpenting dari pemikiran politik adalah, mempelajari tentang negara.

Perbedaan antara Pemikiran Politik, Teori Politik, dan Filsafat Politik

Pemikiran politik dan filsafat politik dapat digunakan secara bergantian. Saat kita bicara pemikiran politik, maka secara tidak langsung kita juga akan bicara mengenai sejarah, namun sejarah disini bukanlah sejarah dalam bentuk narasi, melainkan beberapa kejadian penting yang menjadi pemicu hadirnya sebuah ide dari tokoh pemikir. Hal tersebut dikarenakan, para filusuf besar, tidak hanya mengambarkan menenai permasalahan pada waktu tersebut, namun juga merefleksikan berbagai macam pertanyaan dan pengalaman yang mereka rasakan, kedalam sebuah bentuk ide pemikiran. Maka dapat kita katagorikan pada uraian sebagai berikut: Pemikiran politik merupakan bagian dari filsafat politik dan filsafat politik merupakan bagian dari sejarah. Karena merupakan akar dari pemikiran, maka filsafat politik memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari pemikiran politik dan merupakan bagian dari filsafat. Baik filsafat politik, maupun pemikiran politik, keduanya sama-sama menguatkan dan menjelaskan secara jelas tentang ide politik negara, dan meletakannya dalam seuah kerangka waktu.

Filsafat politik mencakup pemikiran politik, selama semua pemikiran dari pemikiran politik tersebut merupakan bagian dari filsafat politik. Perebedaan filsafat politik dan filsafat terletak pada subjek, filsafat pada umumnya memiliki subjek yang sangat general, maka subjek dari filsafat politik adalah, politik itu sendiri, yaitu mengenai apa, mengapa, dan bagaimana cara mengatur kekuasaan. Filsafat politik mencoba untuk memahami kebenaran secara terbuka dan dibuktikan secara terbuka di saat para pemikir politik mencoba untuk menjelaskan mengenai arti dari politik itu sendiri dan hubungannya dengan ranah public. Jika pemikiran politik merupakan sebuah cerita sejarah, maka pemikiran politik merupakan sebuah sejarah yang mengambarkan tingkatan yang lebih luas dari sejarah itu sendiri. Meskipun dalam pemikiran politik dijelaskan melalui sejarah, namun dalamnya pendekatannya, pemikiran politik tetap  menggunakan sebuah pengamatan empiris, operasionalisasi, perbandingan, dan ilmiah.

Hubungan Pemikiran Politik dan Ilmu Politik

Pemikiran politik merupakan sebuah himpunan filsafat dari berbagai filusuf politik, dimana masing-masing teori dan filsafat politik tersebut mengenai isu-isu politik pada masanya. Hal tersebut menjadi sebuah pemikiran di kemudian hari dan menjadi sebuah pemikiran politik dengan bergerak melalui fislafat politik. Pemikiran politik berorientasi dari sejarah, yang merupakan sejarah politik dari waktu tertentu, yang bersifat vertikal dan horizontal. Tidak hanya melihat pada aspek hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, namun juga menganalisa mengenai hubungan antar masnyarakat itu sendiri dan bagaimana korelasi antara hubungan vertical dan horizontal tersebut, serta dampaknya secara politik pada suatu sistem pemerintahan. Hubungan sejarah dengan ilmu politik terjadi begitu saja dan menyampaiakan secara luas dalam membantu memahami fenomena politik yang ada pada saat itu, atau bahkan implikasinya hingga saat ini. Sejarah menonjolkan karakteristik dari pemikiran politik, dan keilmuannya adalah bagian dari ilmu politik.

Dasar dari pemikiran politik adalah filsafat politik saat dimana ilmu politik bersifat empiris. Pemikiran politik memuat nilai dan pengalaman, sedangkan ilmu politik bebas nilai. Pemikiran politik memahami saat ini melalui bantuan masa lalu dan setelahnya membentuk masa depan saat ini, sedangkan Ilmu politik menguaraikan dan mengutamakan saat ini, dan masa yang akan datang, secara garis besar memiliki banyak perbedaan namun saling membutuhkan/ melengkapi. Para pemikir politik tidak mengabaikan metode ilmiah dalam meletakkan filsafat politiknya. Teori politik selalu mengabungkan antara fakta dengan nilai dalam usahanya mempertimbangkan subjektifitas dari pemikir dan pemberlakuan waktu dari pemikir.

Baca Artikel Lainnya:

• Faktor-Faktor Internasional Yang Mempengaruhi Politik Domestik
• Jangan Paksa Anak Mendapatkan ‘Nilai Baik’ Pada Rapor Sekolah
• Pemikiran Politik John Locke (1632-1704)

Faktor-Faktor Internasional Yang Mempengaruhi Politik Domestik

Pendahuluan

Balikpapanstore.id – Sebuah permulaan yang ingin penulis lakukan adalah memberikan pemahaman terdahulu tentang konsep politik. Politik (policy) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk beritndak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Satu pertanyaan dari Gourevitch yang sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh. Pada permulaan artikelnya, Gourevitch menyatakan “apakah ketidaksinambungan antara hubungan internasional dan politik domestik sudah ‘mati’?”. Pertanyaan ini seakan-akan menekankan bahwa ternyata ada relasi antara sistem internasional dan politik domestik sebuah negara. Secara tidak langsung, kebijakan dalam negeri sebuah negara ditentukan oleh faktor-faktor internasional. Atau dengan kata lain, analisa perilaku politik domestik dan luar negeri suatu negara kerapkali melibatkan tinjauan domestik dan internasional. Namun kali ini, pembahasan Gourevitch lebih menekankan pada analisa perilaku sebuah negara dalam politik dometik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal (internasional).

Peter Gourevitch berpendapat bahwa suasana politik domestik tidak bisa dipisahkan dengan dinamika hubungan internasional. Analisa terhadap politik domestik dinilai dapat memberi “kepuasan” tambahan yang mungkin tidak didapatkan dari analisa sistem internasional saja. Gourevitch disini juga berusaha mengkritik ilmuwan yang menggunakan pendekatan komparatif yang beranggapan bahwa struktur domestik suatu negara hanya menjadi variabel pelengkap yang tidak selalu relevan dengan fenomena Hubungan Internasional. Ia meyakini bahwa politik domestik adalah variabel penjelas yang akan selalu relevan dan saling mempengaruhi. Suasana politik internasional akan ikut mewarnai pengambilan policy dalam negeri, begitu juga kebijakan luar negeri suatu negara juga tidak bisa lepas dari struktur dan proses dari sistem politik domestik. Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa “foreign policy begins when domestic policy ends”. Artinya adalah studi politik berada pada interseksi antara aspek dalam negeri dan aspek internasional dari kehidupan suatu negara. Sekali lagi, sangat sulit untuk memisahkan antara politik luar negeri dengan politik dalam negeri, meskipun untuk keperluan analisis atau penelitian dalam Hubungan Internasional, sekalipun dalam hal ini terdapat banyak pertentangan yang mencoba diuraikan dan di komentari oleh Gourevitch.

 Pemisahan antara politik luar dan dalam negeri sering dilakukan untuk keperluan akademis dan analisis, tapi Gourevitch justru mengatakan bahwa ada 3 “ruang kebersamaan” yang saling menghubungkan antara keduanya:

1. Dengan menggunakan struktur domestik sebagai faktor eksplanasi dalam menjelaskan kebijakan luar negeri, maka kita (para akademisi) harus menelaah lebih jauh tentang bagaimana sistem internasional berperan penting dalam menentukan struktur domestik itu terlebih dahulu.
2. Dengan kajian domestik, para akademisi bisa mengetahui bagaimana sebuah rezim domestik membuat sebuah kebijakan berdasarkan orientasi  politiknya. Pembentukan rezim domestik ini tidak terlepas dari dinamika hubungan internasional, seperti yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut.
3. Banyak literatur yang menyatakan bahwa politik domestik dan internasional tidak selamanya berjalan seiringan alias terputus, karena politik domestik tidak mampu memberikan analisa untuk sistem internasional yang selalu baru dan bersifat kekinian. Menurut Gourevitch, klaim seperti ini terlalu memaksakan kehendak. Menurutnya, karakter politik masa kini (saling ketergantungan, peranan perdagangan, aktor-aktor transnasional, konflik kepentingan dalam negeri) relevan dengan rezim dan sistem masa lalu. Sebaliknya, karakter politik masa lalu (perang, kedaulatan, kekuatan militer, anarkisme dunia internasional) juga masih bisa dirasakan hingga saat ini.

Dalam analisanya, Gourevitch membagi pembahasannya ke dalam 3 bagian yang akan diakhiri dengan kesimpulan dari analisanya. Bagian pertama akan mengulas dampak sistem  internasional terhadap politik domestik, bagian kedua akan membahas tentang strukur domestik dan sistem internasional. Sedangkan bagian ketiga adalah pembahasan yang akan menjawab pertanyaan “mengapa ada saling ketergantungan antara Hubungan Internasional dan politik domestik?”.

Bagian Pertama: Dampak sistem Internasional terhadap politik domestik

Sistem internasional memiliki dua aspek yang berpengaruh kuat pada karakter sebuah rezim domestik. Pertama, pembagian kekuatan antara negara-negara dalam sistem struktur internasional. Kedua, pembagian kekayaan antara negara-negara dalam sistem ekonomi internasional. Singkat kata, perjalanan dan perkembangan politik suatu negara ditentukan oleh hasil dari peperangan, yakni siapa yang menang dan kalah, siapa yang mendominasi dan hasil dari kekayaan yang didapat melalui perdagangan. Selain itu, ideologi juga turut membentuk sistem internasional dan politik domestik. Ambil contoh perseteruan antara Katolik vs Protestan, Revolusi Perancis vs rezim pendahulu; paham fasisme, komunisme, dan demokrasi yang saling bertentangan.

Dampak sistem internasional terhadap politik domestik diatas terdiri dari berbagai varian, 2 varian terakhir yang lebih dijelaskan secara mendalam karena memang memiliki unsur-unsur yang lebih kompleks:

1. Peristiwa khusus, contoh: Surat Zinoviev dan Pemilihan umum di Inggris yang diselenggarakan tahun 1924
2. Keputusan khusus, contoh: keputusan AS mendeklarasikan perang pasca penyerangan Pearl Harbor
3. Sebuah kebijakan, contoh: kenaikan tarif harga dunia tahun 1873
4. Bentuk rezim: konstitusionalis atau otoritarian, demokratis atau fasis atau komunis, monarki atau aristokrasi atau demokratis, liberal atau totaliter, serikat atau federal, presidensiil atau parlementer
5. Pola koalisi: aktor dominan campuran, penguasa dan pengusaha, persatuan militer atau perdagangan atau manufaktur

Adapun aspek-aspek internasional yang sangat mempengaruhi .struktur politik domestik adalah:

• Pengaruh teori-teori dependensia,  core – periphery, dan imperialisme..
• Pengaruh teori-teori ekonomi liberal
• Hubungan transnasional, modernisasi, dan  aliran saling ketergantungan
• Pengaruh neo-Merkantilis
• Sistem negara internasional
• Alasan keamanan
• Kondisi alami hubungan luar negeri
• Pembangunan negara sebagai kebijakan luar negeri: pertahanan batas teritorial
• Keterlibatan pihak luar negeri

Bagian kedua: struktur domestik dan sistem internasional

            Dalam sistem negara, terdapat beberapa lembaga politik yang memiliki kekuatan dan wewenang dalam menentukan kebijakan. Permasalahannya adalah, siapa yang mendominasi dalam struktur domestik tersebut? Contoh kasus Amerika Serikat pasca Perang Dunia II, yang mana kebijakan proteksionis yang merupakan kebijakan kongres berubah menjadi kebijakan pasar bebas yang merupakan keinginan dari presiden. Perubahan ini terjadi karena saat itu terjadi perubahan pihak yang mendominasi struktur domestik AS. Kebijakan AS yang proteksionis sejak 1870an dapat berubah menjadi  pasar bebas disebabkan karena dominasi presiden mengalahkan kongres pasca kemenangan AS pasca PD II. Keputusan untuk ikut bergabung dalam PD II merupakan kebijakan presiden, dan kemenangan itulah salah satu kunci mengapa presiden kemudian lebih berpengaruh daripada kongres. Kebijakan sebuah negara seperti AS, yang saat itu menjadi negara adidaya tentunya akan berpengaruh pada kebijakan ekonomi negara-negara lain yang “mengekor” pada AS. Jadi struktur domestik suatu negara akan memperngaruhi bagaimana kebijakan itu diambil dan bagaimana kebijakan itu juga mempengaruhi pola hubungan dalam sistem internasional.

Bagian ketiga: Kenapa harus ada saling ketergantungan antara Hubungan Internasional dan politik domestik?

Sangat sulit bagi saya (penulis) untuk membahas ketergantungan keduanya dalam konteks perang abad 17an seperti yang tertera dalam artikel Gourevitch ini, tapi saya ingin mengemukakan pandangan pribadi yang saya pikir relevan dengan pembahasan dalam bagian ini.

Dalam bagian kedua diatas, telah disebutkan bahwa struktur domestik AS telah mempengaruhi pola hubungan ekonomi negara-negara pasca PD II. Lahirnya liberalisasi perdagangan di AS sebagai negara pemegang kendali yang cukup dominan dalam sistem internasional cukup memberikan arti pada kita bahwa AS, melalui kebijakan pasar bebas-nya mampu menciptakan sebuah tekanan baru yang bersifat ekonomis terhadap negara-negara lain yang lebih lemah, yaitu liberalisasi perdagangan. Selain itu, untuk memperluas kekuasaannya, AS yang menurut penulis adalah sistem internasional sisi Barat itu sendiri, berusaha membawa kebijakan lokal domestiknya ke ranah internasional melalui keadidayaannya di PBB yang merupakan organisasi internasional tertinggi. Lahirlah kemudian GATT, WTO, dan Bank Dunia. Lihatlah bagaimana kemudian 3 lembaga ini mampu merubah sistem ekonomi negara-negara lain yang berafiliasi dengan AS, termasuk Eropa Barat saat itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berjalannya politik domestik AS saat itu sangat tergantung pada program lembaga yang lebih tinggi, yaitu institusi internasional. Dan kebijakan sistem internasional yang telah membentuk satu babak perekonomian baru, tidak luput dari kepentingan nasional AS yang saat itu sangat mendominasi dunia lewat sistem internasional maupun hubungan langsung dengan negara lain.

Kesimpulan

Dari tiga bagian pembahasan diatas, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa sistem internasional bukan hanya hasil dari politik dan struktur domestik melainkan juga menjadi faktor penyebab terbentuknya politik dan struktur domestik. Keterkaitan ekonomi dan kuatnya tekanan militer juga memaksa sebuah negara untuk berprilaku secara tertentu, meskipun di dalam negaranya sendiri, mulai dari pengambilan kebijakan sampai pada bentuk lembaga-lembaga politik. Sehingga dapat dipahami bahwa Hubungan Internasional dan politik domestik sangatlah terkait satu sama lain yang kemudian mengharuskan para peneliti di bidang politik  untuk menganalisa fenomena dengan melibatkan dua pendekatan ini secara bersamaan dan satu kesatuan. Perlu juga untuk diketahui bahwa dua pendekatan ini sama-sama memiliki daya penetrasi yang saling mempengaruhi sejak berdirinya sebuah negara (state). Dengan ini Gourevitch menyatakan tidak ada lagi alasan untuk memisahkan atau menisbikan salah satu dari dua tinjauan ini dalam menganalisa sebuah model sistem politik suatu negara dan atau fenomena dalam Hubungan Internasional.

Baca Artikel Lainnya:

• Jangan Paksa Anak Mendapatkan ‘Nilai Baik’ Pada Rapor Sekolah
• Pemikiran Politik John Locke (1632-1704)

Pemikiran Politik John Locke (1632-1704)

Balikpapanstore.id – Pada tahun 1960, Locke mengeluarkan sebuah Karya  filosofis Essay The Concerning Human Understanding. Pada tahun 1690, Locke menulis tentang Two Treaties of Government. 1689, 1690, 1692: Letters Concerning Toleration. Beberapa Masalah dalam Filsafat menurut Locke diantaranya adalah Landasan filosofis teori politik berdasarkan rasionalitas empiris ( antara pengalaman dan pengetahuan). Hedonistik psikologis yaitu sebuah motivasi hedonis untuk moralitas (baik jahat berdasarkan kenikmatan dan rasa sakit). Dimana manusia memiliki kecendrungan untuk meraik kenikmatan sebesar-besarnya,d an sebisa mungkin untuk terhindar dari rasa sakit. Selanjutnya terkait dengan hukum moral, menurut Locke memiliki sifat yang kekal, universal, dan independen. Terkait dengan Utility, bagi Locke bukan merupakan dasar hukum/ kewajiban: konsekuensi dari ketaatan. Teori moral Locke: deontologis dari utilitarian dan konsekuensialis (sebuah konsistensi dari Hukum Alam).

Kondisi Alamiah dan Hak Alamiah Locke

      Menurut Locke, hukum Alam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari teori moral dan politic Locke. Kondisi pra politik digambarkan oleh Locke, sebagaimana kondisi alam yang penuh denganperdamaian dan terdapat undang-undnag yang mengatur di dalamnya. Setiap individu pada dasarnya, dalma kondisi tersebut sudah memiliki hak hidup alami, kebebasan, dan properti ( yang mana kesemuanya tersebut berasal dari alam dan dibatasi oleh alam). Oleh karena itu, penekanan pada hukum alam yang berlaku adalah sejauh mana manusia mengetahui batasan kebebasan yang dimilikinya. Dalam hal ini, tugas dari manusia adalah untuk melestarikan kebebasan yang dimilikinya, sejauh kebebeasan tersebut tidak mengarah dan berujung pada konflik antar kebebasan yang ada. Dalam artian, kebebasan yang dimiliki oleh individu tidak boleh saling bertentangan atau bertabrakan dengan kebebasan individu lainnya. Lock memandang, bahwa setiap tubuh manusia adalah hakim yang baik bagi perbuatan yang dilakukannya sendiri.

      Dengan kebebasan alami yang dimilikinya tersebut, setiap individu tidak memiliki kewenangan ataupun hak untuk menghancurkan dirinya sendiri (membawa asa sakit/ penderitaan) dan juga untuk orang lain. Manusia adalah hakim bagi dirinya sendiri, oleh karena itu, sebagai hakim manusia dituntut untuk berbuat adil (tidak memihak) dan menjalankan prosedur atau standar yang berlaku terkait dengan benar dan salah. Dalam pandangan Locke, konflikd apat muncul ketika terjadi benturan egoisitas dan kebebasan dalam diri manusia, dan hal tersebut merupakan keadaan yang paling berbahaya dimana saat setiap manusia menjadi otoritas tunggal atas masalah dan dirinya sendiri. Ide dasar dari pemikiran Locke adalah, mengacu pada bukti sejarah untuk mendukung konsep tentang keadaan alam secara alamiah. Dari ide tersebut. Locke berusaha untuk membangun rasionalitas, hipotesis, yang kemudian digunakan oleh Locke untuk menjelaskan sifat dasar manusia dalam politik.

       Dalam perkembangannya, Locke melihat adanya sebuah kontroversi yang diakbiatkan dari adanya dual karakter. Dual karakter tersebut adalah keadaan damai dimana manusia hidup saling membantu dan melestatikan kebebasan dan kedamaian, yang kemudian hal tersebut berubah karena nafsu manusia itu sendiri (Leo Strauss & Richard Cox). Sedangkan karakter kedua adalah, adanya kemunafikan yang tersembunyi dalam diri manusia. Dalam hal ini, Locke memandang hukum bukan dibentuk untuk menghapus dan menahan kebebasan individu, namunlebih pada bagaimana cara yang terbaik untuk digunakan dalam melestarikan dan memperluas kebebasan itu sendiri. Hukum adalah cara pelestarian dari kebebasan itu sendiri. Hak properti dalam pandangan Locke, memiliki hubungan yang erat dengan dua hak utama manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak akan kebebasan itu sendiri. Pada dasarnya, segala sesuatu adalah milik bersama, namun dalam perkembagannya, kepemilikan umum tersebut, tidak lagi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara bersama.

Manusia hidup secara bersama untuk mengolah sumber daya alam yang ada, yang kemudian dimanfaatkan melalui sumber daya manusia yang ada dan berbeda (kompetisi dan komparasi) yang ada dalam setiap individu untuk memberikan keuntungan yang berbeda-beda bagi setiap manusia. Pada fase ini, muncul apa yang disebut sebagai hak milik atas pribadi, yang mana objek tersebut diperoleh berdasarkan atas kinerja/ hasil kerja sendiri  (teori tenaga kerja, mengenai nilai umum dan ekonomi marxis).

      Untuk menghindari konflik, Locke memberikan tiga batasan pada hak kepemilikan property bagi individu. Pertama, apa yang disebut sebagai Labour-limitation: yaitu manusia mendapatkan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kedua, Sufficiency limitation: yang mana manusia harus hidup pada batas apa yang diperlukan (tidak berlebihan). Ketiga, Spoilage limitation: yaitu memperoleh hanya apa yang dapat dimanfaatkan. Tiga batasan tersebut, digunakan oleh Locke untuk membatasi manusia dengan asumsi, jika manusia mengambil lebih maka manusia akan menyerang sesama manusia. Beberapa perkembangan yang terjadi dalam perjalanan sejarah manusia yang terkait dengan kepemilikan adalah ditemukannya alat tukar pembayaran yang dikenal dengan ‘uang’. Uang memungkinkan setiap individu untuk melakukan pertukaran barang dan juga membeli tenaga kerja melalui pembayaran upah.

     Pada masa Lock hidup, juga berkembang apa yang dinamakan dengan pandangan ideologi individualism possesif, yaitu sebuah pandangan yang memandang betapa pentingnya pelindungan akan kepentingan individu terkait dengan kepemilikan properti. Dengan berkembanganya pandangan tersebut, maka turut serta memunculkan pandangan ekonomi pasar yang didominasi oleh kediktatoran kaum borjuis dengan semangat kapitalisme. Salah satu penyebab konflik bagai manusia adalah terjadinya akumalis kekayaan yang dilakukan oleh orang-orang pemilik modal. Oleh karena itu, kebebasan individu harus dilindungi dan juga dibatasi oleh hukum positif yang terdapat dalam setiap tindakan (Martin Selinger 1968, pp. 166-167). Locke berusaha untuk mengabungkan konsep radikalisme inividual dari signigikansi manusia dan rasionalitas lembaga politik melalui konsep yang teralienasi penuh dari konteks sosial. Lembaga politik tergantung dari struktur dan stabilitas pada hubungan personal antara manusia dan hampir dapat diaopsi sebagai dasar dari landasan identitas politik modern

Kontrak Sosial dan Masyarakat Sipil

      Dalam konsep kontrak sosialnya, Locke berangkat dari sebuah pertanyaan mengenai ‘Apa yang mendorong manusia bermasyarakat?’. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menjadi dorongan manusia untuk membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan masyarakat, diantaranya adalah ada dorongan kuat dari kebutuhan, kenyamanan, kecendrungan sesama. Kekuasaan politik adalah hak untuk membuat hukum dengan hukuman mati (sebagai hukuman terakhir), untuk mengatur dan melestarikan properti dan mempekerjakan tenaga komunitas yang dilaksanakan secara umum. Masyarkat madani dalam pandangan Locke, adalah bagaimana upaya individu untuk mentransfer hak untuk menghukum para pelanggar hukum (kesepakatan bersama-mayoritas membawa kekuatan masyarakat) merupakan salah satu aksi politik. Oleh karena itu, individu yang terdapat dalam masyarakat dituntut untuk tunduk, taat, dan patuh pada ketentuan mayoritas atas hukum yang berlaku.

      Setiap orang membentuk suara bulat dengna mengabungkan dirinya ke dalam satu tubuh dan melakukan berbagai urusan dengan pendapat mayoritas. Setelah individu membentuk masyarakat politik, selanjutnya masyarakat madani tersebut menunjuk pemeirntah “legislatif” untuk melaksanakan hukum alam, dengan demikian tercipta adanya produk dari kontrak politik tersebut, yaitu hubungan masyarkat dengan pemerintah. Lembaga legislatif sebagi otoritas tertinggi dan jugasebagai lembaga persemakmuran eksekutif dan federatif (urusan eksternal) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pelestari kepentingan, kebebasan, dan perlindungan kekayaan masyarakat secara umum. Dengan adanya hubungan antara masyarakat dengan peemrintah, maka kekuasaan tertinggi tidak dapat berbuat sewenang-wenang, mengambil harta tanpa persetujuan, dan tidak dapat membuat hukum sendiri tanpa persetujuan.

       Kedaulatan yang besar dan penuh tetap berada pada civil goverment dalam hal ini adalah individu. Locke berusaha mempertahankan keseimbangan dan harmoni antar berbagai organ pemerintahan dibawah keagungan tertinggi yaitu hukum alam. Bagi Lock, Terdapat 4 atribut dalam masyarakat. 1) Individu dan haknya,2) Komunitas (penjaga hal individu dan otoritas dibelakangpemerintah).3) Pemerintah/ legislatif sebagai konstitusi dan kekuasaan tertinggi, 4) Terdapat eksekutif / raja yang tetap tunduk pada parlemen.

Persetujuan, Perlawanan, dan Toleransi

     Prinsip dasar teori John Locke tentang kewajiban politik adalah pemerintahan berdasarkan persetujuan individu. Gagasan persetujuan menjadi kunci dalam argumen Locke, sebagai komponen formal dari struktur logis, bukan hanya sebagai kegiatan praktis dalam kasus tertentu. Persetujuan pemegang kekuasaan adalah kondisi yang diperlukan untuk legtimasi dari masyarakat politik. Locke jarang menggunakan kata revolusi yang merupakan bagian terpenting dari filsafat politiknya. Penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan melawan hukum alam, dapat dihapus/ digulingkan (dengan kekuatan militer). Toleransi agama merupakan topik penting dalam pandangan Locke. Seseorang bebas mengakui agama yang dianutnya, negara tidak boleh memaksakan kehendak, namun ada pemaksaan atas pemabtasan tertentu pada toleransi beragama

Warisan John Locke

       Tokoh sentral dalam pemikiran politik Eropa Modern. Istilah paling pas untuk pemikirannya adalah liberalisme yang mengandung unsur konservatif dan radikal, yang terinspirasi dari ide metafisik hukum alam dan ketuhanan. Penekanannya dalam bentuk hak alami individu untuk hidup, kebebasan dan pemilikan properti serta perlawanan terhadap penguasa politik yang sewenang-wenang menjadi baigan dari wacana umum politik pada abad ke-18. Pemikirannya yang lebih empiris dan pragmatis telah mengilhami utilitarian di Inggris. Dibalik kedaulatan legislatif terdapat kedaulatan akhir yang disebut kedaulatan rakyat

Time Line

—  1632: lahir di Wrington/ Somerset

—  1652: bekerja di Oxford

—  1662: Menjadi dose retorika dan filsafat di Oxford

—  1667: pindah ke London beekrja pada Shaftesbury

—  1668: Menjadi anggota Royal Society (karena sumbangan pada ilmu alam dan ekonomi)

—  1675: menetap di Prancis

—  1679: Kembali ke London

—  1683: Melarikan ke Belanda karena konflik politik

—  1689: Kembali ke Inggris

—  1689: terbit Epistola de Tolerantia, dan AN Essay Concerning Human

—  1690: Terbit Two Treaties of Goverment

—  1696: menjadi utusan dagang kerajaan

—  1704: Meninggal di Oates/ Essex pada tanggal 28 Oktober